Perencanaan Standardisasi Instrumen Pertanian Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian dilaksanakan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center pada tanggal 10-12 Mei 2023 dengan tujuan menyampaikan rencana kerja perencanaan standardisasi instrumen pertanian. Dalam acara tersebut dihadiri oleh 233 peserta yang terdiri dari Koordinator Program dan Evaluasi, Sub Koordinator Program, Sub Koordinator Evaluasi, Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknis dan Operator/Staff Evaluasi. Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Sayuran hadir Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknnis Astiti Rahayu, MP., Operator Program Pepen Ependi, A. Md.t dan Operator Evaluasi Desi Amalia, S.Pd.

Acara Kick Off Perencanaan Standardisasi Instrumen Pertanian dibuka oleh Kepala BPSIP Yogyakarta Dr. Soeharsono, SPT., M.Si., dalam sambutannya "Kegiatan Kick Off Perencanaan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan bagian dari tugas dan fungsi BSIP yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan program, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta Harmonisasi Standar Instrumen Pertanian".

Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA dalam arahannya menyampaikan bahwa BSIP kedepannya harus lebih baik lagi dengan cara membuka pola dan mindset baru dalam pengelolaannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Dr. Sri Asih Rohani Koordinator Penganggaran mengenai Perpres No 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan No 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP yang tugas dan fungsinya sudah semakin jelas diatur dalam peraturan tersebut, oleh karena itu diperlukan penyamaan persepsi terkait tugas dan fungsi internal BSIP.

Dalam kegiatan Kick Off Perencanaan Standardisasi Instrumen Pertanian disampaikan materi Mekanisme Penyusunan Standar Unit Cost Perumusan RSNI oleh BSN serta Teknis Panduan Penggunaan dan Evaluasi Pengisian Aplikasi SMART Triwulan I Tahun 2023 dan aplikasi e-Monev BSIP Tahun 2023 oleh DJA, Kementerian Keuangan.